Itwasda Polda Sulbar Gelar Audit Kinerja Tahap II di Polres Majene, Dorong Profesionalisme dan Akuntabilitas Kinerja
Polres Majene – Itwasda Polda Sulawesi Barat kembali melaksanakan kegiatan Audit Kinerja Tahap II Tahun 2025, yang difokuskan pada pemeriksaan aspek pelaksanaan dan pengendalian di seluruh satuan kerja (Satker) dan jajaran Polres di wilayah hukum Polda Sulbar.
Kegiatan audit tersebut juga dilaksanakan di Polres Majene,
Jumat (7/11/2025), bertempat di ruang data Mapolres Majene. Tim audit kinerja
dipimpin langsung oleh Auditor Itwasda Polda Sulbar Kombes Pol Lalu Moh. Syahir
Arif, S.I.K., M.M. selaku pengendali mutu/tehnis.
Kedatangan tim disambut hangat oleh Kapolres Majene, AKBP
Muhammad Amiruddin, S.I.K., bersama para pejabat utama Polres Majene. Dalam
sambutannya, Kapolres menyampaikan apresiasi serta harapan agar kegiatan audit
ini dapat menjadi sarana evaluasi dan pembelajaran bagi seluruh jajaran.
“Kami berharap melalui kegiatan audit ini, pengelolaan
anggaran dan pelaksanaan program kerja di Polres Majene dapat berjalan lebih
baik dan akuntabel,” ujar Kapolres.
Sementara itu, dalam arahannya, Kombes Pol Lalu Moh. Syahir
Arif menegaskan bahwa audit kinerja bukan sekadar proses pemeriksaan, tetapi
juga momentum penting untuk melakukan evaluasi, pembenahan, dan perbaikan tata
kelola organisasi Polri.
“Audit ini bukan mencari kesalahan, melainkan memastikan
seluruh kegiatan berjalan sesuai prosedur, transparan, dan akuntabel. Mari
bersama meningkatkan profesionalisme dan tanggung jawab dalam setiap
pelaksanaan tugas,” tegasnya.
Audit Kinerja Tahap II tersebut turut dihadiri oleh para
pejabat utama Polres Majene, antara lain para Kabag, Kasat, Kasi, Kapolsek
jajaran, serta operator dari masing-masing satuan fungsi yang menjadi objek
pemeriksaan.
Adapun ruang lingkup audit meliputi beberapa bidang utama,
yakni Sumber Daya Manusia (SDM), Operasional (Opsnal), Anggaran dan Keuangan
(Garku), serta Sarana dan Prasarana (Sarpras).
Melalui kegiatan ini, Itwasda Polda Sulbar berupaya
memperkuat pengawasan dan pengendalian internal agar kinerja organisasi Polri
berjalan efektif, efisien, dan transparan, serta mampu mendukung optimalisasi pelayanan
kepada masyarakat.